Belajar dari Phu Quoc, Mengapa Vietnam Bisa Menjadi Kiblat Pariwisata Baru dan Apa yang Harus Dipelajari Indonesia?

Perjalanan saya ke Phu Quoc minggu lalu membuka ruang refleksi terkait pola pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Selain melihat kemegahan taman hiburan dan resor modern, saya melihat adanya pola pembangunan yang sangat terstruktur dalam mewujudkan ambisi nasional mereka.

Vietnam tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi berhasil mengonstruksi ekosistem pariwisata yang menyeluruh, di mana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta berjalan selaras demi mencapai target ekonomi yang berkelanjutan.

Vietnam tidak sekadar membangun tempat wisata, mereka sedang membangun sebuah identitas ekonomi baru di mana pariwisata bertransformasi menjadi lokomotif utama yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Sementara kita di Indonesia masih bergelut dengan diskusi panjang mengenai koordinasi antar-lembaga dan birokrasi yang berlapis, Vietnam dengan sistem partai tunggalnya, Communist Party of Vietnam (CPV) telah melompati fase keraguan itu.

Mereka memadukan upaya konsolidasi lahan dengan cara penegakan aturan lahan dan memberikan insentif ekonomi masyarakat setempat, menarik investasi swasta besar-besaran, dan mengeksekusi rencana induk infrastruktur dengan tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi.

Wilayah Utara hingga Selatan sebagai Simfoni Hiburan

Vietnam membagi strategi pengembangan Phu Quoc dalam dua kutub utama. Di Kawasan Utara, VinWonders menawarkan enam dunia tematik imersif dan Sea Shell Aquarium yang ikonik. Di Kawasan Selatan, Sun Group mengubah wajah pulau dengan Sunset Town yang estetik, menyuguhkan pertunjukan kelas dunia seperti Kiss of the Sea, serta akses kereta gantung lintas laut terpanjang menuju Aquatopia Water Park.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional yang lebih luas, Vietnam juga mengintegrasikan penggunaan kendaraan listrik (EV) ke dalam ekosistem pariwisata ini. Implementasi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, menjadi standar operasional yang didukung oleh partisipasi aktif sektor swasta di kawasan wisata. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional, tetapi juga memperkuat branding Phu Quoc sebagai destinasi wisata modern yang sadar lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Strategi ini bukan sekadar membangun wahana, melainkan menciptakan ekosistem tujuan wisata secara total. Penunjukan Sunset Town sebagai tuan rumah The APEC Summit 2027 adalah langkah diplomasi cerdas untuk memposisikan Phu Quoc sebagai pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Vietnam berada pada urutan ketiga negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi pada Maret 2026, di bawah Malaysia dan Thailand.

Perbandingan Indonesia dengan Vietnam dalam Manajemen Risiko

Jika kita membandingkan dengan Indonesia, perbedaan fundamental terletak pada filosofi eksekusi. Vietnam menerapkan state-led capitalism yang sangat terpusat. Ketika pemerintah memberikan mandat, swasta bergerak serentak tanpa hambatan regulasi yang berarti. Ini menciptakan kecepatan linear yang sangat masif.

Di Indonesia, kita memiliki keberagaman yang jauh lebih kaya dan eksotis, dari keragaman budaya hingga bentang alam yang tak tertandingi, namun kita terjebak dalam desentralisasi yang belum sepenuhnya terharmonisasi. Peta politik kita yang dinamis, meski sehat bagi demokrasi, sering kali melahirkan policy fatigue atau kelelahan kebijakan, di mana setiap pergantian kepemimpinan sering membawa revisi total pada agenda pembangunan.

Indonesia adalah sebuah kapal besar yang sulit bermanuver di tengah arus kencang, sedangkan Vietnam adalah speedboat yang lincah karena arahnya sudah ditentukan sejak awal oleh komando pusat.

Terkait dengan pengembangan kawasan wisata, terdapat risiko monopoli yang sangat bergantung pada pemain besar seperti VinGroup dan SunGroup. Indonesia harus mendiversifikasi pemain, meskipun ada keterlibatan swasta besar, ekosistem tetap memiliki ruang bagi UMKM untuk tumbuh secara organik dan berkelanjutan.

Risiko gentrifikasi sosial akibat pertumbuhan infrastruktur yang pesat sering kali menciptakan enclave kawasan eksklusif yang memisahkan wisatawan dari realitas masyarakat lokal. Risiko terbesar di sini adalah sosial displasemen, di mana penduduk asli hanya menjadi penonton di rumah mereka sendiri. Manajemen risiko bukan lagi soal membangun infrastruktur melainkan soal regulasi yang memaksa integrasi ekonomi masyarakat ke dalam rantai pasok ekosistem wisata.

Risiko keberlanjutan lingkungan yang mengubah pulau dari tempat yang minim listrik menjadi hub internasional memerlukan konsumsi energi dan air yang masif. Tanpa manajemen limbah dan pemanfaatan energi terbarukan yang serius, daya tarik utama pariwisata akan terdegradasi. Membangun berarti perlu memperhitungkan biaya restorasi di masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi beban fiskal negara saat ekosistem benar-benar runtuh.

Jadi dengan sinergi antara visi politik yang kuat dan partisipasi swasta yang agresif serta penerapan manajemen risiko, sebuah pulau yang dulunya terisolasi dapat melompat menjadi destinasi dunia. Apakah Indonesia siap melakukan lompatan serupa dengan tetap menjaga jati diri yang inklusif? Tantangannya bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada kemauan untuk menyelaraskan visi di atas segala dinamika yang ada.